Ishii & Basuki Bahas Proyek Revitalisasi Jalur Kereta

Ishii & Basuki Bahas Proyek Revitalisasi Jalur Kereta(Jakarta) Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Perhubungan, dan Pariwisata Jepang Keiichi Ishii bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono membahas proyek revitalisasi jalur kereta Jakarta –Surabaya sepanjang 750 kilometer dengan konsep semi–cepat.


“Dari pihak Pemerintah Jepang, kami siap untuk bekerjasama, namun belum ada pertimbangan lebih lanjut karena masih menunggu rincian proposal yang diajukan dari pihak Pemerintah Indonesia,” ujar Ishii, Kamis (29/12) di Jakarta.


Lebih lanjut Ishii menjelaskan sejumlah proyek kerjasama yang rencananya akan dilaksanakan antara lain pembangunan  pelabuhan Patimban di Provinsi Jawa Barat, dan pengembangan kereta semi cepat.


“Melalui pertemuan dengan Pejabat Pemerintah dan melakukan kunjungan langsung ke lokasi, saya dapat melihat bagaimana Pemerintah Indonesia sangat memprioritaskan agar pembangunan kedua infrastruktur itu segera dilaksanakan,” tambahnya.


Dalam presentasi yang dilakukan pihak Pemerintah Indonesia, disebutkan bahwa kereta semi cepat ini direncanakan kecepatannya sekitar 160 kilometer per jam, dan membutuhkan waktu sekitar 5 jam perjalanan untuk menempuh rute Jakarta-Surabaya.


Sementara mengenai rencana pembangunan jalan kereta, pihak Pemerintah Indonesia menyatakan sedang menyiapkan desain Studi Kelayakan (Feasibility Studies), dan Amdal atau analisis mengenai dampak lingkungan.


Salah satu agenda utama yang juga dibahas yakni mengenai metode pembiayaan, yang menurut Ishii dari pihak Pemerintah Indonesia menginginkan pinjaman yen, dan pinjaman swasta, serta transfer teknologi melalui skema Public Private Partnership (PPP), namun dari pihak Pemerintah Jepang kemungkinan akan mengkaji kemungkinan melakukan kombinasi dari metode pembiayaan yang diajukan.


Pada hari yang sama, Ishii juga bertemu dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang membahas mengenai kerjasama pembangunan jalur kereta Jakarta-Surbaya, dan selanjutnya bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan yang meminta kepada pemerintah Jepang untuk memberikan jangka waktu pembayaran selama 40 tahun, dengan nilai anggaran yang diajukan sebesar lebih dari Rp 100 triliun.