PM Abe : Tanpa Hak Pertahanan Diri, Jepang akan Lemah

Rabu, 05 Februari 2014 19:28

Perdana Menteri Abe Shinjo, menyatakan Jepang akan lemah jika tidak menerapkan hak pertahanan diri kolektif, yang mengungkapkan keinginan kuatnya untuk mencabut pelarangan pelaksanaan latihan bela diri kolektif yang tertera dalam konstitusi.

Kepada para anggota Komisi Anggaran Majelis Tinggi, Abe menjelaskan pemerintah dapat melaksanakan haknya jika ada penafsiran konstitusi yang baru dan tidak perlu melakukan revisi Konstitusi.

Dalam konstitusi Jepang tertulis bahwa pemerintah berhak membantu pertahanan sekutu yang diserang, tetapi tidak dapat melakukan serangan karena bertentangan dengan Konstitusi yang dibuat pasaca perang dunia, yang melarang penggunaan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa internasional.

“Jepang menghadapi masalah karena tidak dapat melakukan hak pertahanan diri kolektif,” ucap Abe Shinzo di Komisi Anggaran Majelis Tinggi.

PM Abe menekankan keinginannya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Jepang dengan mempererat Aliansi Keamanan dengan Amerika Serikat, khususnya dalam menghadapi ancaman seperti Nuklir Korea Utara dan program pengembangan rudal balistik dan peningkatan kegiatan maritim Cina.

Saat ini, tim ahli pemerintah yang ditugaskan membahas isu keamanan, diharapkan dapat mengambil kesimpulan mengenai posisi yang seharusnya diambil agar pertahanan diri kolektif tidak melampaui kewenangan negara seperti yang tercantum dalam konstitusi.

Kesimpulan itu kemungkinan diajukan kepada PM Abe awal April mendatang, sebelum pemerintah menetapkan keputusan pada akhir Juni memngenai pengubahan penafsiran Konstitusi yang dipakai saat ini.