Ketidakpercayaan Terhadap Kabinet Abe Melonjak

Senin, 01 Desember 2014 12:33

(Tokyo) Tingkat ketidakpercayaan terhadap Kabinet Perdana Menteri Abe Shinzo melampaui tingkat dukungan, ini merupakan untuk pertama kalinya pasca Abe kembali berkuasa pada bulan Desember 2012, dan dua pekan menjelang pemilihan anggota Majelis Rendah pada 14 Desember mendatang.

Dalam poling melalui telepon yang dilakukan Kyodo News pada Jumat (28/11) dan Sabtu (29/11), sebanyak 47.3 persen responden mengungkapkan ketidakpercayaannya dan sebanyak 43.6 persen yang memberikan dukungan.

Sementara ketika ditanya mengenai preferensi politik pada pemilihan anggota Majelis Rendah mendatang, sebanyak 28.0 persen menyatakan akan memilih Partai Liberal Demokrat (Jimin to/LDP) dalam sistem perwakilan proporsional, naik 2.7 persen poin dibanding survei sebelumnya pada 19 dan 20 November.

Sekitar 10.3 persen responden akan memberikan suara bagi kelompok oposisi terbesar Partai Demokrat (Minshu to/DPJ), naik 0.9 poin. Dan 41.2 persen menyatakan masih belum memutuskan partai apa yang akan dipilih dalam pemilihan.

Hasil poling juga menunjukan sekitar 53.0 persen berharap pemilihan akan membuat distribusi kursi antara partai berkuasa dan oposisi semakin seimbang, naik 1.6 poin dibanding poling sebelumnya.

Sebelum Majelis Rendah dibubarkan pada pekan silam, Partai yang berkuasa memiliki 326 kursi dari keseluruhan 480 kursi yang ada, sementara kekuatan oposisi dan independen sebanyak 154 kursi. Angka itu sudah termasuk Ketua dan Wakil Ketua Majelis Rendah, yang berasal dari partai yang berkuasa dan partai oposisi, dan meninggalkan partai politiknya saat menjabat posisi itu.

Dalam pemilihan anggota Majelis Rendah mendatang, 475 kursi akan diperebutkan, turun sebanyak 5 kursi, sebagai bagian dari upaya untuk mengantisipasi disparitas beban suara.

Dalam poling sebelumnya, dukungan kepada Kabinet Abe sebesar 47.4 persen, dan tingkat ketidakpercayaan 44.1 persen. Namun dalam poling terakhir tingkat ketidakpercayaan semakinmeningkat khususnya dikalangan responden yang tidak mendukung partai politik tertentu.

Sementara untuk kebijakan ekonomi Perdana Menteri, yang juga disebut Abenomics, 84.2 persen responden menyatakan tidak merasakan ekonomi domestik membaik.

Mengenai kebijakan keamanan, termasuk menafsirkan kembali konstitusi untuk memperbolehkan diterapkannya hak pertahanan kolektif, 53.3 persen responden menyatakan tidak memberikan dukungan.

Ketika ditanya isu paling penting bagi pemberi suara dalam pemilihan, 35.1 persen menyatakan kebijakan ekonomi diikuti jaminan sosial sebanyak 27.4 persen, 10.4 persen rehabilitasi sosial, 8.2 persen kebijakan energi dan energi nuklir, serta 4.1 persen mengenai amandemen konstitusi.