Gubernur Bank Sentral Janji Longgarkan Kebijakan Moneter

Senin, 26 September 2016 19:19

(Tokyo) Gubernur Bank of Japan Kuroda Haruhiko menyatakan jika diperlukan “tanpa ragu-ragu” akan lebih melonggarkan kebijakan moneter, sambil menekankan Bank Sentral akan melakukan yang dapat dilaksanakan untuk mencapai target inflasi 2 persen.

Sementara menanggapi kekhawatiran mengenai kondisi harga di Jepang, Kuroda menyatakan Bank Sentral akan memperluas tingkat suku bunga negatif dan memotong level target tingkat suku bunga jangka panjang, kebijakan yang baru diterapkan pada pekan silam, dan akan menjadi alasan untuk menjadikan kondisi pasar uang lebih akomodatif.

“Akan ada saat perlu diberlakukannya pelonggaran moneter maksimal, yang bergantung pada perkembangan kegiatan ekonomi, dan harga serta kondisi pasar uang,” ujar Kuroda dalam pidatonya di Osaka, Senin (26/09), sambil menambahkan,”Bank bersiap untuk menggunakan berbagai instrumen kebijakan yang dapat dipakai, jika dinilai perlu untuk mencapai tujuan itu.”

Pernyataan Kuroda ini disampaikan setelah Bank Sentral memodifikasi kerangka kerja program pembelian obligasi untuk menjaga imbal hasil hutang pemerintah Jepang sekitar 10 persen, dan membuat tingkat kebijakan negatif tidak berubah di posisi minus 0.1 persen.

Bank Sentral sebelumnya telah menjanjikan mencapai inflasi 2 persen, yang dimulai sejak Kuroda menjadi Gubernur lembaga keuangan itu pada bulan maret 2013 namun sampai saat ini belum dapat mencapai target itu.

Saat ini, harga konsumen di Jepang berada dalam situasi negatif, karena rendahnya harga minyak bumi global dan rendahnya permintaan domestik pasca kenaikan pajak konsumsi di tahun 2014.

Kuroda memahami akan dibutuhkan waktu lebih lama bagi Bank Sentral untuk menurunkan deflasi, dan BoJ sendiri meyakini akan membutuhkan lebih banyak upaya untuk meningkatkan harga di pasar domestik.

Dalam rapat terakhir, para anggota Dewan Kebijakan juga menyepakati untuk melanjutkan perluasan basis moneter sampai adanya perubahan harga konsumen melampaui 2 persen, dan mempertahankan target penjualan obligasi pemerintah senilai 80 triliun yen per tahun.