Jepang Perlu Belajar Sikap Toleransi dari Indonesia

Jumat, 30 November 2012 00:26

(DEPOK-Indonesia) Masyarakat Jepang diharapkan dapat belajar sikap toleransi serta fleksibilitas masyarakat Indonesia dalam mengatasi masalah sosial serta penurunan ekonomi dan daya saing global.

Hal ini diungkapkan Kato Hisanori, Professor di Butsuryo College of Osaka, dalam simposium Nasional Asosiasi Studi Jepang di Indonesia (ASJI) di Universitas Indonesia, Kamis (29/11).

“Selama ini, masyarakat Jepang berpikir Indonesia selalu belajar dan menerima dari Jepang. Namun, ada beberapa hal yang saya rasa juga perlu dipelajari Jepang dari Indonesia, khususnya dalam komunikasi sosial, yakni sikap menghargai dan fleksibilitas”, tutur Kato.

Kato berpendapat, ditengah melemahnya perekonomian, dibutuhkan sikap terbuka dari masyarakat Jepang guna meningkatkan komunikasi serta hubungan kerjasama dengan negara lain. Pasalnya, masyarakat Jepang memiliki pola pikir “kata”, dimana segala sesuatu harus mengikuti aturan yang sudah ada, dan jika berbeda dari kebiasaan atau aturan itu, akan dianggap aneh atau dikenal dengan istilah “kuki yomenai” (tidak bisa membaca situasi), sehingga tidak terlahir sikap toleransi atau menghargai perbedaan.

Di lain pihak, beragamnya budaya, aturan daerah serta kebiasaan di Indonesia, membentuk masyarakat yang toleran serta saling menghargai.

“Di dalam dunia global, semua orang memiliki pola pemikiran berbeda, itu yang saya rasa harus dihargai oleh masyarakat Jepang. Hal ini juga sangat mempengaruhi bisnis Jepang, karena komunikasi sangat penting, tidak bisa memaksakan pemikiran sendiri”, ujar Kato.

30 tahun setelah Perang Dunia II, Jepang mengalami kemajuan serta perkembangan di segi ekonomi. Tahun 1989, perusahaan elektronik Jepang menduduki tiga posisi teratas dalam penjualan di dunia, yakni NEC, Toshiba, dan Hitachi, namun pada tahun 2009, hanya Toshiba yang masih bertahan di posisi ketiga, sementara pasar tertinggi dipegang Intel Co., Amerika.

Tumpal M. H. Hutagalung, Wakil Direktur Asia Timur dan Pasifik (ASTIMPAS) Kementrian Luar Negeri menambahkan, selain sikap terbuka dan toleransi, pemerintah juga perlu mengeluarkan kebijakan dalam mengatasi masalah penurunan ekonomi dan daya saing Jepang terhadap perdagangan global, seperti pemberdayaan sumber tenaga manusia.

“Salah satu masalah yang sedang dihadapi Jepang saat ini yakni meningkatnya jumlah lansia, namun para warga senior ini tentunya memiliki pengalaman kerja yang relatif banyak dan berguna di bidangnya, sehingga diperlukan kebijakan guna mendorong partisipasi penduduk, khususnya manula dalam upaya meningkatkan produktivitas”, ujarnya.

Selain menelaah perekonomian Jepang, simposium yang dihadiri sekitar 250 mahasiswa seluruh Indonesia ini juga membahas fenomena penurunan tingkat kelahiran serta peningkatan lansia di Jepang.

Pande Radja Silalahi, Supervisor Centre for Strategic And International Studies Foundation (CSIS) yang merupakan salah seorang pembicara dalam permasalahan sosial Jepang menilai fenomena itu dapat dimanfaatkan dalam menciptakan hubungan kerjasama Indonesia dan Jepang.

“Meningkatkanya jumlah lansia di Jepang, dapat menciptakan lapangan kerja bagi TKI dan calon perawat Indonesia. Sebaliknya, diharapkan Indonesia dapat menyerap pengetahuan Jepang dalam peningkatan kesehatan bagi lansia”, ujar Pande.

Tumpal menambahkan, pada tahun 2011, manula di Jepang yang berusia di atas 65 tahun tercatat sebanyak 23 persen dari total penduduk sekitar 127 juta, sementara jumlah perawat Indonesia yang telah lulus dan bekerja di Jepang baru sekitar 92 orang.(AV)