Mahkamah Agung Jepang : "Perintahkan Guru Berdiri & Nyanyikan Kimigayo Sesuai Dengan Ketetapan Konstitusi"

Selasa, 31 May 2011 00:59

(Tokyo-Jepang) Mahkamah Agung (Saikou Saibanshou) Senin (30/05) memutuskan, tindakan kepala sekolah yang memaksa para guru dan pegawai berdiri, dan menyanyikan lagu kebangsaan "Kimigayo" di depan bendera nasional "Hinomaru" saat upacara kelulusan, sudah sesuai dengan konstitusi.

Keputusan yang ditetapkan Majelis Hakim Agung beranggotakan empat orang ini, menjadi ketetapan bersejarah, dan tampaknya akan mempengaruhi sejumlah perkara hukum terkait isu yang paling hangat diperdebatkan di Jepang.

Majelis Hakim Agung dengan suara bulat menolak peninjauan kembali, yang diajukan mantan guru Sekolah Menengah Atas di Tokyo, meski kebebasan berpendapat,dan berpikir penggugat mungkin secara tidak langsung sampai kadar tertentu merasa dipaksa, namun itu masih dalam tingkat yang dapat diterima, mengingat perlunya keharusan, dan rasionalitas untuk kewajiban seperti itu.

Keputusan Mahkamah Agung juga menganulir Keputusan yang ditetapkan Pengadilan Tinggi (Koutou Saibansho), dan membatalkan tuntutan kompensasi yang diajukan Saruya Yuji (64 tahun), mantan guru di Sekolah Menengah Atas milik Pemerintah Metropolitan Tokyo, yang pada tahun 2004 melanggar perintah Kepala Sekolah, dan ditolak untuk bekerja kembali setelah mencapai usia pensiun.

Selama ini, putusan Pengadilan di Jepang terbelah dalam menyikapi isu itu, dan ketetapan pada hari Senin merupakan pertama kalinya Mahkamah Agung mengeluarkan penilaian pada kewajiban yang dibebankan kepada guru, dan pegawai sekolah untuk berdiri saat upacara menaikan bendera nasional, dan menyanyikan "Kimigayo" pada acara seperti kelulusan, dan saat hari pertama masuk sekolah.

Lagu Kimigayo, yang dalam lirik aslinya berisi harapan mengenai kejayaan abadi bagi kaisar, sering dianggap sebagai simbol imperialisme, dan militerisme masa lalu.

Dalam kasus Saruya, dokumen di Pengadilan Negeri (Chihou Saibansho) Tokyo menjelaskan, penggugat mendapat teguran karena menolak berdiri sewaktu lagu kebangsaan dikumandangkan saat upacara kelulusan di sekolah tempatnya mengajar pada bulan Maret 2004.

Tapi setelahnya dia menuruti perintah itu, dan akhirnya berdiri, namun pada bulan Januari 2007, namun setelah itu Pemerintah Metropolitan Tokyo menolak mempekerjakan kembali, setelah Saruya memasuki masa pensiun.

Pada bulan Januari 2009, Pengadilan Negeri Tokyo, menolak alasan yang diajukan Saruya, bahwa tidak sesuai dengan konstitusi mewajibkan guru berdiri, dan menyanyikan lagu kebangsaan, namun memerintahkan Pemerintah Metropolitan Tokyo untuk membayar kompensasi sebesar 2,1 juta yen, karena menolak mempekerjakan kembali Saruya yang sudah memasuki masa pensiun, hanya karena pernah sekali menolak berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan.

Pada bulan Oktober 2009, Pengadilan Tinggi Tokyo mengikuti keputusan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Tokyo terkait kewajiban konstitusional, namun memerintahkan Pemerintah Daerah untuk membayar kompensasi.

Lagu Kimigayo, dan Bendera Hinomaru sejak lama dipandang sebagai lagu kebangsaan, dan bendera resmi Jepang, meski baru disahkan dalam bentuk Undang-undang mulai tahun 2009. (YD/KN)