Untuk Bayar Kompensasi, Tim Pemerintah Desak TEPCO Lakukan Pemotongan Biaya Sebesar 2,4 Triliun Yen

Kamis, 29 September 2011 08:03

(Tokyo-Jepang) Tim pemerintah Jepang mendesak Tokyo Electric Power Co (TEPCO) agar melakukan pemotongan biaya sebesar 2,4 triliun yen dalam 10 tahun, guna mendapatkan dana untuk membayar kompensasi bagi para korban yang terkena dampak krisis di pembangkit nuklir nomor 1 Fukushima, hal ini diungkapkan dalam rancangan laporan tim pemerintah yang diungkapkan Rabu (28/09).

Tim ini memeriksa laporan keuangan TEPCO, serta memperkirakan pembayaran kompensasi sampai bulan Maret 2013 mencapai sekitar 4,58 triliun yen, dan menghimbau dilakukannya peninjauan ulang terhadap sistem penetapan harga jual listrik yang berlaku saat ini, sejumlah kritik menyatakan hal itu telah memicu tingginya harga iuran listrik di Jepang dari negara lain.

Tim pemerintah, yang diketuai Shimokobe Kazuhiko, diperkirakan menyerahkan laporan ini kepada kepada Perdana Menteri Noda Yoshihiko secepatnya hari Senin pekan depan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya TEPCO untuk mendapatkan dana talangan dari lembaga pemerintah terkait pembayaran kompensasi.

Hasil dari kajian tim pemerintah ini, yang dimulai sejak bulan Juni, menunjukkan TEPCO bisa mendapatkan dana melalui upaya pemotongan biaya, seperti mengurangi biaya upah karyawan. Sebelumnya, TEPCO sudah mengkaji dampak dari pemotongan biaya ini sekitar 1,19 triliun yen dalam jangka waktu 10 tahun.

Sementara mengenai rencana TEPCO untuk memberhentikan sekitar 7,400 karyawan pada periode tahun 2011 sampai 2013, tim menilai rencana itu "pada dasarnya layak."

Namun keseluruhan tunjangan pensiunan TEPCO tetap tinggi, dan mendesak perusahaan untuk mengurangi tunjangan pensiun perusahaan.

Menurut naskah laporan, TEPCO diperkirakan mendapat sekitar 630 miliar yen dengan menjual aset real estat senilai 200 miliar yen, sekuritas senilai 300 miliar yen, dan perusahaan afiliasinya.

Tapi naskah laporan tidak membahas mengenai upaya meminta pengabaian utang dari lembaga keuangan, hanya menyatakan perlu dipertimbangkannya permintaan TEPCO agar dipertahankannya saldo pinjaman selama 10 tahun, bisa dianggap cukup.

Mengingat kemungkinan TEPCO menaikan tarif listrik, tim pemerintah menekankan perlunya meninjau ulang sistem penetapan harga saat ini, yang tidak merefleksikan biaya bahan bakar, dan biaya lainnya.

Tim pemerintah juga menyatakan TEPCO akan terus menghadapi kesulitan melakukan pengumpulan dana, selama harga tarif listrik tidak berubah, bahkan meski reaktor nuklir di Prefektur Niigata kembali beroperasi dalam waktu dekat.

Dalam rapat tim hari Rabu (28/09), Shimokobe menyatakan laporan akan menjadi materi penting untuk merancang rencana operasi khusus TEPCO, disusun sebagai satu persyaratan bagi perusahaan listrik yang berupaya mendapatkan dana talangan dari Nuclear Damage Compensation Facilitation Corp.

Shimokobe juga menyatakan, laporan dimaksudkan mengarahkan TEPCO untuk mengambil langkah penting guna melaksanakan reformasi di berbagai bidang. (YD/Arry)