PM Noda & Gubernur Okinawa Masih Belum Sepakat Mengenai Relokasi Pangkalan

Senin, 27 Februari 2012 21:17

(Okinawa-Jepang) Perdana Menteri Noda Yoshihiko dan Gubernur Okinawa Nakaima Hirokazu masih belum sepakat mengenai rencana relokasi pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di dalam Okinawa, dan Gubernur menolak usulan relokasi meski kubu oposisi setempat menentang keras hal itu.

PM Noda, yang mengunjungi Okinawa Senin (27/02) untuk pertama kalinya sejak dilantik menjadi Perdana Menteri, menjelaskan kepada Nakaima bahwa Pemerintah Jepang dan Amerika Serikat mendesak agar relokasi pangkalan udara Korp Marinir Futenma tetap ditempat yang sudah ditetapkan, dan menilai hal itu sebagai opsi satu-satunya.

PM Noda berjanji kepada Nakaima bahwa pangkalan Futenma tidak akan seperti saat ini situasinya, dan pemerintah pusat akan mengambil langkah kongkrit untuk mengurangi beban Okinawa yang menjadi ruan rumah bagi sejumlah pangkalan militer AS.

Pemerintah pusat berupaya membujuk Okinawa agar menerima rencana relokasi pangkalan Futenma, dari kawasan padat penduduk di kota Ginowan ke wilayah yang lebih sunyi di kawasan Henoko Kota Nago, keduanya didalam prefektur Okinawa.

Namun Nakaima menolak bujukan PM Noda, yang berupaya agar kesepakatan Jepang-AS bisa terus berjalan, dan menegaskan keinginan rakyat Okinawa supaya pangkalan Futenma dipindahkan keluar Okinawa.

"Relokasi ke kawasan pantai Henoko, Kota Nago akan membutuhkan waktu yang cukup lama," ujar Nakaima kepada PM Noda dalam pertemuan itu, dan menambahkan akan lebih cepat bila mencari lokasi lain di Jepang.

Seusai pertemuan, Nakaima menjelaskan kepada media, "Saya tidak berniat mengubah pikiran."

Sementara PM Noda menyatakan, pemerintah pusat berupaya mengurangi beban Okinawa, namun disaat bersamaan juga ingin mempertahankan efek pembendungan (deterrent) dari adanya pasukan marinir yang ditempatkan di Okinawa.

"Menjamin efek pembendungan dengan ditempatkannya pasukan Marinir di Okinawa sangat vital, seiring dengan semakin signifikannya peran aliansi Jepang-AS paska semakin rawannya situasi keamanan di sekitar Jepang," ujar PM Noda.

Pertemuan PM Noda dengan Nakaima berlangsung saat Tokyo dan Washington sedang meninjau ulang kesepakatan tahun 2006, mengenai reposisi pasukan AS di Jepang, dengan tidak mengkaitkan isu relokasi pangkalan Futenma dari pemindahan sejumlah besar pasukan Marinir di Okinawa ke Guam, dan berdampak pada pengembalian lahan ke Pemerintah Prefektur Okinawa.

Dalam konferensi pers, PM Noda menjelaskan pengembalian lahan yang pernah digunakan militer AS di sebelah selatan pangkalan angkatan udara AS di Kadena ke Pemerintah Prefektur Okinawa akan membutuhkan waktu.

Lebih lanjut PM Noda menyatakan, pengembalian tidak akan ditentukan waktunya dalam kunjungan dirinya ke AS, yang dijadwalkan pada musim semi mendatang.

Selain itu, PM Noda juga menyampaikan permintaan maaf kepada Nakaima atas terus berubahnya kebijakan pemerintah pusat sejak di pegang Partai Demokrat (Minshu To/DPJ) mulai tahun 2009, dan atas komentar tidak menyenangkan mengenai relokasi pangkalan yang disampaikan mantan salah seorang Pejabat Tinggi Kementerian Pertahanan yang mengurusi Okinawa.

"Saya ingin menciptakan situasi agar secepatnya beban Okinawa bisa dikurangi," ungkap PM Noda.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Nakaima juga meminta PM Noda agar mengubah Kesepakatan tentang Status Pasukan, yang mengatur penanganan staf AS di Jepang, yang menurut PM akan segera dibahas dalam pertemuan antar pemerintah Jepang dan AS, juga sekaligus membahas tentang Pemerintah Kota yang menjadi tuan rumah pangkalan militer.

Pada akhir tahun 2011, Pemerintah Jepang dan AS sepakat untuk merubah implementasi kesepakatan, yang dengan bersyarat memberikan tanggung jawab untuk mengadili kepada Jepang atas kejahatan yang melibatkan personil non militer di pangkalan militer AS.

PM Noda juga berjanji akan mendorong disahkannya rancangan undang-undang yang mendukung Okinawa, termasuk tindakan khusus untuk menstimulasi perekonomian setempat.

Dalam kunjungan ke Okinawa, PM Noda juga bertemu dengan Takamine Zenshin, Ketua Parlemen Prefektur, dan perwakilan kelompok pengusaha setempat.

Namun pemerintah kota dan perwakilan komunitas mengkritik karena tidak dijadwalkannya pertemuan antara PM Noda dengan warga setempat.

Sekitar 100 warga berkumpul di depan Kantor Pemerintah Prefektur, sambil membawa sejumlah spanduk yang berisi protes mengenai rencana relokasi.

Iha Koshin, mantan guru SMP di kota Chatan mengkritik cara PM Noda menetapkan pangkalan militer AS di Okinawa, dan menyatakan, "Tampaknya dia tidak menganggap Okinawa sebagai bagian dari Jepang."

Sementara Yokota Hitoshi (64 tahun) warga kota Naha, menolak permintaan maaf PM Noda, dan menyatakan, "masalah itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyampaikan permintaan maaf."

Sedangkan Walikota Nago Inamine Susumu menjelaskan kepada media, dirinya ingin PM Noda berbicara langsung dengan warga setempat.

Di Tokyo, para anggota parlemen dari kubu oposisi tidak puas atas kunjungan PM Noda, dan juga atas hasilnya.

Oshima Tadamori, Wakil Ketua Umum Partai Liberal Demokrat (Jimin To/LDP) menyatakan, kunjungan PM Noda ke Okinawa sudah sangat terlambat.

"Jika tidak menyajikan proposal spesifik agar ada penyelesaian permanen atas pangkalan Futenma, maka hal itu hanya akan semakin menebalkan ketidakpercayaan politik rakyat," ujar Oshima di Kantor Pusat LDP. (KN/Arry)