Tren Sosial/ Kota Yusuhara di Prefektur Kochi Jadi Model Kampanye Energi Hijau

Kamis, 05 Juli 2012 17:17

(Tokyo-Jepang) Pada pertengahan 1990-an, kota Yusuhara, seperti kebanyakan kota yang jumlah populasinya sesidikit di Jepang, menghadapi masalah pembiayaan anggaran yang kurang memadai. Namun, langkah untuk mengembangkan bisnis pembangkit tenaga angin membantu pemerintah kota menjadi mandiri, dan menjadikan kota di dalam Prefektur Kochi itu sebagai model sehingga sering dikunjungi oleh berbagai studi tur dari seluruh Jepang.

Dengan jumlah anggaran tahunan sebesar 6 miliar yen, pada saat itu, tidak mudah untuk memutuskan membangun turbin angin, yang biayanya sebesar 445 juta yen, ungkap salah seorang pejabat pemkot.

Namun, sejak turbin angin beroperasi pada tahun 1999, pemkot telah menerima pemasukan rata-rata sekitar 35 juta yen per tahun dari penjualan listrik. Dan selanjutnya pemasukan itu digunakan untuk membiayai belanja seperti subsidi untuk pembangkit listrik tenaga surya.

Pemkot Yusuhara juga membangun pembangkit listrik hidro di anak sungai Shimanto, yang memasok listrik ke sekolah dasar dan menengah pertama milik kota, serta untuk penerangan jalan.

Target Pemkot Yusuhara, pada tahun 2050 tingkat swadaya listrik mencapai 100 persen, dibanding saat ini yang baru sekitar 28 persen.

Tokaji Takamitsu (66 tahun), mantan pegawai Koperasi Pertanian (Japan Agricultural Cooperative), adalah salah satu warga yang memasang panel surya dirumahnya dengan memanfaatkan fasilitas subsidi.

"Kami mendapatkan 3,000 yen per bulan dengan menjual surplus listrik," ujarnya sambil tersenyum.

Menurut Tokaji, tagihan rekening listriknya, mencakup listrik yang digunakan dirumahnya serta salon milik istrinya berlokasi disamping rumah, telah turun sekitar 30 persen.

Pembangkit listrik tenaga surya, dan sumber energi alternatif lainnya kini mendapat perhatian publik, karena pemerintah pusat secara bertahap mengurangi ketergantungan pada energi nuklir, pasca krisis di pembangkit nuklir nomor 1 Fukushima yang terjadi setelah bencana gempa, dan tsunami 11 Maret 2011.

Pembangkit nuklir Ikata, yang dikelola Shikoku Electric Power Co, di Prefektur Ehime berjarak sekitar 50 kilometer dari rumahnya, Tokaji menyatakan membeli panel surya sama dengan mewakili suara saya agar Jepang bebas nuklir.

Sementara mengingat umur mesin turbin angin, maka pemerintah kota Yusuhara kini sedang mempertimbangkan untuk membangun 40 unit lagi, sebagian dipicu oleh skema tarif feed-in yang diberlakukan pemerintah pusat sejak 1 Juli silam. Tapi masih ada kendala yang harus dihadapi, yakni membiayai kosntruksi yang mahal.

Seperti kota Yusuhara, banyak pemerintah kota yang berharap bisa merevitalisasi ekonomi setempat, sementara di sisi lain sejumlah perusahaan besar yang menilai sistem pembelian harga tetap sebagai peluang bisnis, dan semuanya kini tertarik untuk ikut serta dalam bisnis pembangkit listrik.

Berdasarkan skema tarif feed-in, perusahaan penyedia listrik diwajibkan membeli semua listrik yang dihasilkan dari sumber terbaharukan, seperti matahari, angin, air, dan panas bumi, dengan harga premium dari pemerintah berlaku untuk masa 20 tahun.

Harga pembelian ditetapkan lumayan tinggi, guna mendorong perusahaan baru ikut serta, namun biayanya nanti juga akan dibebankan kepada konsumen.

Dengan tarif feed in yang lumayan tinggi, kini terjadi pembangunan besar-besaran kawasan untuk pembangkit listrik tenaga surya.

Sebagai contoh, Kyocera Corp, rencananya akan membangun pembangkit tenaga surya 70 megawat di Prefektur Kagoshima, sementara Mitsui Chemicals Inc, dan perusahaan lainnya sedang menyiapkan pembangunan pembangkit tenaga surya, dan angin 50 megawatt di prefektur Aichi.

Sedangkan SB Energy Corp, anak perusahaan perusahaan internet Softbank Corp, telah berkomitmen untuk membangun selusin pembangkit listrik tenaga surya di Jepang, termasuk Prefektur Hokkaido, Kyoto, Gunma, dan Tokushima.

Kementerian Lingkungan memprediksikan pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan akan naik tiga kali lipat pada tahun 2030, dengan kapasitas 300 miliar kilowat jam.

Sementara Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Perindustrian dalam laporannya telah menetapkan target kenaikan 25 sampai 30 persen pembangkit listrik dari energi hijau di tahun 2030.

Namun disaat bersamaan, laporan itu juga memperlihatkan adanya kekhawatiran terhadap tidak stabilnya pasokan dari sumber terbarukan, dan mahalnya tagihan listrik karena tingginya biaya.

Sedangkan isu lainnya, sejumlah pengamat kelistrikkan menilai program yang dijalankan pemerintah saat ini untuk menggunakan energi hijau lebih ditujukan untuk energi surya. Mereka mendesak agar Jepang lebih memanfaatkan potensi lainnya, seperti panas bumi, dan pembangkit tenaga angin.

Karena Jepang, sebagai negara yang banyak memiliki pegunungan, memiliki sumber panas bumi nomor tiga terbesar di dunia, dan diyakini berpotensi memproduksi lebih dari 2 gigawat listrik, atau setara dengan listrik yang dihasilkan 20 reaktor nuklir.

Pada tahun fiskal 2010, listrik yang dihasilkan dari sumber energi terbarukan sebesar 10,5 persen dari keseluruhan produksi listrik Jepang, dan 8,2 persen berasal dari pembangkit listrik hidro. (KN/Arry)