Hadiri Pertemuan APEC di Surabaya, Motegi Bahas TPP & Masalah Lingkungan

(SURABAYA) Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang (Keizai Sangyou Daijin) Motegi Toshimitsu, ikut serta dalam pertemuan APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) yang diselenggarakan selama dua hari, di Surabaya Jawa Timur.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada Sabtu (20/04) dan Minggu (21/04), selain membahas kemungkinan keikutsertaan Jepang dalam Trans Pacific Partnership (TPP), Motegi juga menyampaikan perkembangan proyek Joint Crediting Mechanism atau Bilateral Offset Credit Mechanism (JCM/BOCM) antara Jepang dengan Indonesia dan Vietnam, di bidang lingkungan.

JCM/BOCM merupakan pengembangan program UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), yang fokus terhadap pencegahan kerusakan lingkungan serta berdampak terhadap perubahan iklim di dunia, terutama di negara-negara dengan presentase hutan yang besar seperti Indonesia dan Vietnam.

Meski pertemuan setingkat menteri ini dilaksanakan selama dua hari, Motegi hanya hadir pada hari pertama dan mengungkapkan komentarnya terhadap keikutsertaan Jepang dalam perundingan TPP.

“Diskusi besar yang melibatkan negara telah dimulai. Oleh karena itu harus benar-benar dipikirkan apa yang harus diperjuangkan dan dipertahankan demi negara,” ujar Motegi, dalam konferensi pers usai berakhirnya pertemuan APEC hari pertama.

Pertemuan APEC dibuka Menteri Perdagangan Gita Wirjawan sebagai tuan rumah, dengan dihadiri Menteri Perdagangan dari 18 negara, yakni Vietnam, Hongkong, Korea, Singapura, Filipina, Thailand, Jepang, Brunei Darussalam, Cile, Taiwan, Tiongkok, Meksiko, Malaysia, Kanada, Rusia, AS, Selandia Baru, dan Australia. Selain itu, hadir juga Deputi Dirjen Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Alejandro Jara.

Untuk tahun ini APEC memprioritaskan tiga hal, yakni keberhasilan Bogor goals, pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan (sustainable growth with equity), serta pengembangan konektivitas (promoting connectivity).

Gita juga mengungkapkan, kerjasama di wilayah APEC perlu dikembangkan, terutama dengan pelaku usaha kecil.

"Keberpihakan tersebut khususnya lebih diarahkan kepada pengusaha pemula, wanita pengusaha, dan petani. Keberpihakkan yang dimaksud dengan memberikan kesempatan untuk mengakses kemajuan teknologi, sumber daya uang, keterbukaan pasar ekspor, serta sistem logistik yang cepat dan murah,” ujar Gita.