POLITIK

PM Kan Pererat Aliansi Dengan Mitra Koalisi Untuk Hadapi Tantangan Politik

Ditulis oleh Administrator Jumat, 03 Desember 2010 00:48

(Tokyo-Jepang) Perdana Menteri Kan Naoto Kamis (02/11) berupaya mempererat aliansi dengan mitra junior partai koalisinya, dan disaat bersamaan menghadapi kesulitan dalam menghindari kebuntuan legislatif di parlemen yang terbelah.

Partai Demokrat (Minshu Tou/DPJ), yang diketuai PM Kan, sepakat dengan Partai Rakyat Baru (Kokumin Shin Tou/PNP) untuk mempertahankan koalisi, dan bertujuan meloloskan Rancangan Undang-undang (RUU) reformasi pos pada sesi sidang parlemen mendatang, yang akan dimulai pada bulan Januari 2011.

Saat ini, fokus politik Jepang berpindah pada kemungkinan reshufle Kabinet PM Kan menjelang sesi sidang parlemen yang akan datang, sebagai bagian dari upaya melawan turunnya tingkat dukungan, atau mengantisipasi meningkatnya kekuatan oposisi dengan tim kabinet yang ada saat ini.

Ketua Umum Partai Sosial Demokrat (Shamin Tou/SDP) Fukushima Mizuho Kamis menyatakan, partainya siap untuk menolak anggaran tahun fiskal 2011, bila Kabinet PM Kan meninjau ulang kebijakan untuk tidak mengekspor senjata atau teknologi persenjataan.

Meskipun ada kesepakatan, PNP juga merasa frustrasi dengan gaya kepemimpinan PM Kan, khususnya karena menunda pembahasan RUU reformasi pos di parlemen.

Pada hari Kamis, Ketua Umum PNP Kamei Shizuka bertemu dengan PM Kan, dan menyampaikan agar Perdana Menteri menunjukkan kepemimpinan yang lebih kuat, dan berupaya lebih keras untuk mendapat dukungan dari partai oposisi, seperti SDP, guna meloloskan sebanyak mungkin RUU.

"Jepang dalam situasi yang sangat sulit, namun krisis ini juga merupakan peluang untuk anda," ujar Kamei kepada PM Kan.

Agenda terbesar pemerintahan PM Kan pada sesi parlemen yang akan datang, yakni mendapatkan persetujuan untuk rancangan anggaran tahun fiskal 2011, yang akan dimulai pada 1 April 2011.

DPJ saat ini memiliki kursi mayoritas di Majelis Rendah, namun Majelis Tinggi didominasi kubu oposisi.

Bila SDP memutuskan menjaga jarak dengan DPJ dan PNP, maka kemungkinan besar PM Kan gagal mendapatkan mayoritas suara dua pertiga di Majelis Rendah.

SDP sebelumnya bagian dari koalisi yang memerintah, namun keluar pada akhir bulan Mei, karena menolak kesepakatan mantan PM Hatoyama dengan Amerika Serikat untuk merelokasi Pangkalan Udara Korp Marinir Futenma dalam Prefektur Okinawa. (Arry Raymond/KN)