Kabinet PM Abe Setujui RUU Pembekuan Aset Teroris

Senin, 13 Oktober 2014 14:02

(Tokyo) Kabinet Perdana Menteri Abe Shinzo memberikan persetujuan pengajuan rancangan undang-undang untuk membekukan aset perseorangan atau organisasi yang terlibat dalam aktifitas teroris.

Pemerintah berharap RUU ini dapat disahkan parlemen dalam sesi sidang yang akan berakhir bulan November. Bila disahkan, maka Undang-undang ini akan mengatur mengenai transaksi keuangan dan real estat 89 kelompok teroris dan 360 perseorangan di Jepang, seperti Al-Qaeda dan Islamic State. Namun tidak ada kelompok domestik yang masuk menjadi target dari pembekuan aset.

Sebelumnya, Financial Action Task Forces, badan intra pemerintah yang bertujuan menghapuskan pendanaan bagi teroris, telah mendesak Jepang agar menghentikan transfer uang yang terkait teror. Saat ini, belum ada payung hukum yang mengatur transaksi keuangan terkait transaksi keuangan yang melibatkan teroris di Jepang.

Namun karena Tokyo akan menjadi tuan rumah Olimpiade dan Paralimpiade 2020, sejumlah negara menghimbau agar Jepang memperbaiki upaya anti teror melalui perubahan undang-undang. Namun ada juga sejumlah kritik yang disampaikan mengenai RUU baru, antara lain mengenai pengaturan transaksi keuangan dapat melanggar hak properti warga, yang dijamin undang-undang dasar.

Tapi dalam RUU itu juga dijelaskan bahwa aset keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak akan menjadi target. Dan salah satu Pejabat Kepolisian menyatakan, "Hal itu tidak perlu dkhawatirkan."

Sebanyak 71 kelompok, termasuk Al-Qaeda dan 352 orang, yang dimasukkan oleh komite sanksi Dewan Keamanan PBB. Dalam daftar juga termasuk 18 kelompok dan delapan perseorangan dipilih tujuh negara yang ditetapkan dalam resolusi PBB.

Selanjutnya, UU akan memberikan maksimum penjara satu tahun atau dikenakan denda senilai 500.000 yen bagi orang yang melanggar peraturan pemerintah ini dan terus melanjutkan transaksi keuangan dengan kelompok teroris atau individu yang terlibat dalam aktifitas teroris.