Walikota Hiroshima Himbau Penghapusan Senjata Nuklir

Jumat, 07 Agustus 2015 18:11

(Hiroshima) Pemerintah kota Hiroshima Kamis (06/08) melaksanakan acara peringatan 70 tahun peledakan bom atom yang dilakukan militer Amerika Serikat padatahun 1945, dipimpin Walikota Matsui Kazumi yang dalam kesempatan itu menyerukan agar para pemimpin dunia memperbaharui janji untuk menghapus senjata nuklir dan memprioritaskan perdamaian seperti yang ditetapkan dalam konstitusi Jepang.

Sekitar 55.000 orang hadir dalam acara di Peace Memorial Park dan mengheningkan cipta pada pukul 8.15 pagi, yang bertepatan dengan saat diledakannya bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945, yang menyebabkan tewasnya 140.000 orang sampai akhir tahun itu.

Dalam acara peringatan itu juga hadir Perdana Menteri Abe Shinzo, yang kembali mengingatkan posisi Jepang sebagai negara yang pernah mengalami serangan nuklir, namun dalam kesempatan itu sama sekali tidak membahas tentang perubahan kebijakan pertahanan yang sedang berjalan.

Juga hadir perwakilan dari 100 negara, termasuk dari Amerika Serikat, yang secara mendadak mengirimkan delegasi pejabat tinggi dari Washington mendampingi Duta Besar Amerika Serikat Caroline Kennedy dalam acara itu.

Dalam Deklarasi Damai yang dibaca Matsui saat acara berlangsung, tidak disebutkan secara langsung mengenai RUU Keamanan, namun dirinya hanya mendorong agar para pimpinan dunia menunjukan “Cinta terhadap kemanusiaan” dan “Tidak penat untuk berbicara” yang menurutnya hal itu merupakan tahap pertama untuk penghapusan senjata nuklir.

Matsui juga menghimbau perlunya mempromosikan “jalur perdamaian sejati ke seluruh dunia seperti yang disampaikan dalam konstitusi Jepang.”

Sementara PM Abe dalam pidatonya menyatakan Pemerintahannya akan mengambil langkah yang riil dan praktis guna menciptakan dunia yang bebas senjata nuklir dan menjelaskan kepada dunia mengenai sisi gelap dari senjata nuklir.

Abe juga mengungkapkan dirinya akan mengusulkan rancangan resolusi mengenai penghapusan senjata nuklir saat berlangsungnya Sidang Umum PBB pada bulan September mendatang.

Seusai acara peringatan, perwakilan para korban bom atom yang selamat meminta kepada PM Abe agar membatalkan rancangan undang-undang keamanan yang nantinya akan mengakhiri larangan penggunaan hak pertahanan kolektif atau membantu sekutu yang mendapat serangan meski Jepang sendiri tidsak diserang.

“Kami ingin rencana kebijakan untukmemperbolehkan penggunnaan hak pertahanan kolektif yang akan mendorong Jepang terlibat dalam perang,” ungkap salah satu kelompok.

Namun PM Abe dalam pertemuan dengan kelompok itu menyatakan RUU Keamanan sangat penting guna mencegah perang dan Jepang sebagai negara pecinta perdamaian tidak akan pernah berubah.