LDP Raih Kemenangan Dalam Pemilihan Majelis Tinggi

Selasa, 12 Juli 2016 19:09

(Tokyo) Partai Liberal Demokrat atau Jimin to berhasil menambah jumlah kursi dalam pemilihan Majelis Tinggi yang berlangsung pada Minggu (10/07) silam, dan melapangkan jalannya menjadi mayoritas, serta memuluskan rencana pelaksanaan reformasi konstitusi.

Jimin to, yang bermitra dengan Komei to, mendapatkan 55 kursi dari 121 kursi yang diperebutkan, sementara Komei to mendapatkan 14 kursi.

Melihat hasil akhir pemilihan Majelis Tinggi, Perdana Menteri Abe Shinzo menilai bahwa kemenangan itu merupakan dukungan publik untuk dilanjutkannya strategi kebijakan fiskal dan moneter “Abenomics.”

Sementara hasil pemilihan juga memperlihatkan jumlah anggota Majelis Tinggi, baik dari koalisi yang memerintah maupun pendukung amandemen konstitusi, sudah mencapai mayoritas dua pertiga kursi, yang memuluskan jalan pengajuan reformasi konstitusi.

Dari 121 kursi yang diperebutkan, sekitar 77 kursi dimenangkan kandidat dari Jimin to, Komei to atau anggota Majelis Tinggi lainnya yang mendukung reformasi konstitusi.

Dan jika digabungkan dengan 88 kursi yang kini dipegang oleh para pendukung reformasi konstitusi yang sudah ada di Majelis Tinggi, maka sudah tercapai jumlah dua pertiga yang dibutuhkan untuk mengajukan usulan amandemen konstitusi dan referendum nasional mengenai amandemen kontitusi.

Dalam program TV yang ditayangkan pada Minggu malam, PM Abe menyatakan bahwa para anggota Parlemen kini mendapat tugas untuk membahas sifat dan cakupan amandemen konstitusi dalam Komite Tinjauan, baik di Majelis Tinggi maupun Majelis Rendah.

“Isu konstitusi tidak dibahas dalam pemilihan kali ini, dan akan dilakukan melalui pembahasan menyeluruh dalam komite parlemen dan meningkatkan pemahaman warga,” ujar PM Abe.

Sementara Sekretaris Jenderal Jimin to Tanigaki Sadakazu dalam program radio Minggu malam menyatakan kubu yang berkuasa akan berupaya mendapatkan dukungan dari Partai Demokrat mengenai kemungkinan amandemen, sambil mengungkapkan pentingnya debat yang memadai dengan partai oposisi utama dalam komisi konstitusi.