Kabinet PM Noda Umumkan Reshufle Terbatas [13/01-15:54]

Jumat, 13 Januari 2012 14:54

(Tokyo-Jepang) Perdana Menteri Noda Yoshihiko Jumat (13/01) mengumumkan reshufle kabinet, yang ditujukan untuk memuluskan pembahasan rencana kenaikan pajak penjualan dengan kubu oposisi.

Namun juga tumbuh kekhawatiran, langkah yang diambil PM Noda dapat memicu konflik baru di dalam Partai Demokrat (Minshu To/DPJ), khususnya diantara pendukung, dan penentang rencana kenaikan pajak, ungkap anggota parlemen dari DPJ.

Saat ini, perhatian tertuju pada apakah reshufle kabinet ini dapat membantu PM Noda memenuhi janji yang disampaikannya pada Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Perancis tahun lalu, atau hal itu akan memaksanya memecah DPJ, dan mendapatkan dukungan publik untuk menaikan pajak konsumsi melalui pemilihan anggota Majelis Rendah yang baru.

Dalam konferensi pers Jumat pagi, Sekretaris Kabinet Fujimura Osamu menjelaskan reshufle bertujuan memperkuat kemampuan pemerintah untuk melakukan reformasi pajak, dan jaminan sosial yang merupakan tantangan utama.

Fujimura, yang mengumumkan reshufle kabinet, menyatakan PM Noda menunjuk Okada Katsuya sebagai Wakil Perdana Menteri, dan mengharapkan Okada memimpin pembahasan lintas partai mengenai rencana kenaikan pajak.

Okada, yang lumayan sering melakukan negosiasi dengan anggota parlemen dari kubu oposisi, dan sebelumnya pernah menjabat Sekretaris Jenderal DPJ, juga akan menjabat posisi menteri yang menangani reformasi pajak, dan jaminan sosial untuk memberikan dukungan bagi PM Noda, yang mengusulkan kenaikan pajak penjualan dari 5 persen, dalam dua tahap, yakni pertama pada 8 April 2014, dan 10 persen pada bulan Oktober 2015.

Namun, keputusan PM Noda untuk menunjuk Okada masuk dalam kabinet dapat menyebabkan merusak keutuhan partai, karena pengikut mantan Ketua Umum Ozawa Ichiro, yang menentang rencana kenaikan pajak, tampaknya tidak menyukai langkah itu, ujar sejumlah anggota parlemen dari DPJ.

Okada Katsuya, mantan Menteri Luar Negeri, dan pendukung kenaikan pajak, dikenal sebagai pemrakarsa keputusan DPJ tahun lalu untuk menghentikan sementara keanggotaan Ozawa terkait proses hukum yang sedang dijalaninya.

Sementara di sisi lain, Ozawa yang dikenal karena kemampuannya membawa DPJ ke tampuk kekuasaan pada pemilihan anggota parlemen tahun 2009, mengepalai faksi terbesar di DPJ.

Dan untuk mendapatkan dukungan dari kubu oposisi, PM Noda juga mengganti Menteri Pertahanan Ichikawa Yasuo, dan Menteri urusan Konsumen Yamaoka Kenji, yang keduanya mendapat mosi tidak percaya dari Majelis Tinggi.

Selanjutnya PM Noda menunjuk Tanaka Naoki, anggota Majelis Tinggi, sebagai Menteri Pertahanan.

Sementara Matsubara Jin, Wakil Menteri Perhubungan ditunjuk menggantikan Yamaoka, serta menjabat posisi Kepala Komisi Kemanan Publik, dan Menteri yang menangani masalah penculikan Warga Jepang oleh Korea Utara.

Reshufle Kabinet yang diumumkan hari Jumat terbatas, karena dari 17 pos menteri yang ada, hanya 5 yang diganti.

Sejumlah menteri, seperti Gemba Koichiro, Azumi Jun, Edano Yukio, dan Hosono Goshi tetap menjabat, namun Renho, yang menjabat posisi Menteri urusan Reformasi Pemerintahan diberhentikan.

Ogawa Toshio, Sekretaris Jenderal DPJ di Majelis Tinggi ditunjuk menjadi Menteri Kehakiman, menggantikan Hiraoka Hideo. Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Kan Naoto, Ogawa menjabat posisi Wakil Menteri Kehakiman.

Selain itu, Noda juga mengganti sejumlah pengurus pusat DPJ, Hirano Hirofumi diberhentikan dari posisi Ketua urusan Parlemen DPJ dan ditunjuk menjabat posisi Menteri Pendidikan menggantikan Nakagawa Masaharu, sementara Wakil Sekretaris Jenderal DPJ Jojima Koriki ditunjuk menjadi pengganti Hirano. (KN/Arry)