JBIC : Infrastruktur Indonesia Masih Jadi Masalah Bagi Investor

Senin, 16 September 2013 00:26

(Jakarta) Pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi salah satu magnet bagi para investor, khususnya Jepang. Namun infrastruktur yang belum memadai menjadi faktor penghambat utama yang harus segera diselesaikan. Hal ini mendasari komitmen pemerintah Jepang melalui Japan Bank for International Cooperation (JBIC) memberikan pinjaman untuk pengembangan infrastruktur Indonesia.

“Meskipun Indonesia menjadi negara tujuan utama investor di Asia Tenggara, namun infrastrukturnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara lain, seperti Thailand. Padahal kalau pembangunan infrastrukturnya dipercepat secara otomatis mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik. Oleh karena itu, kami tertarik untuk membantu pemerintah Indonesia dalam mengembangkan infrastruktur,” ujar CEO JBIC Watanabe Hiroshi dalam Konferensi Pers Financial Policy Dialogue antara JIBC dan Indonesia di Jakarta, Kamis (12/9/2013).

Watanabe juga menyebutkan masalah lain yang dihadapi investor Jepang di Indonesia, antara lain iklim persaingan usaha yang kurang kompetitif, mahalnya biaya buruh, manajemen sumber daya manusia yang kurang berkembang, dan kepastian hukum yang tidak jelas.

“Kalau masalah-masalah tersebut dapat diatasi, terutama infrastruktur, bukan hal yang mustahil investasi dari Jepang akan terus bertambah di Indonesia,” tambah Watanabe. “Apalagi Indonesia menjadi negara tujuan investasi ketiga bagi Jepang, setelah Cina dan India, kemudian disusul Thailand dan Vietnam.”

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Indonesia Mahendra Siregar, mengungkapkan dirinya setuju untuk segera mengatasi masalah ini, khususnya masalah infrastruktur, dengan meningkatkan kualitas fasilitas penunjang kegiatan investasi.

“Belanja infrastruktur Indonesia hingga tahun ini mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp200 triliun. Namun, tahun depan akan kami tingkatkan hingga Rp240 triliun,” ujar Mahendra.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga menawarkan skema pembiayaan Public Private Partnership (PPP) untuk pengembangan infrastruktur, yang disambut baik oleh JBIC, namun baik Mahendra maupun Watanabe belum bersedia menjelaskannya dengan rinci.

“Baru sebatas skema pembiayaan. Selanjutnya akan dibentuk kelompok kerja untuk membahas skema pembiayaan lebih rinci,” kata Mahendra.