2 Menteri Wanita Mundur Terkait Skandal Dana Politik

Senin, 20 Oktober 2014 10:14

(Tokyo) Dua wanita dalam kabinet Perdana Menteri Abe Shinzo, yang menjabat posisi Menteri setelah dilakukannya reshufle kabinet pada dua bulan silam , Senin (20/10) mengundurkan diri terkait skandal keuangan.

Obuchi Yuko, Menteri Perekonomian, Perdagangan dan Perindustrian, mengundurkan diri karena dinilai bertanggung jawab atas penyalahgunaan dana politik, sementara Menteri Kehakiman Matsushima Midori mundur setelah diduga melanggar Undang-undang Pemilihan, dengan membagikan kipas kertas kepada para pemilih, yang berdasarkan UU dikategorikan sebagai sumbangan.

“Saya menerima pengunduran diri kedua menteri, dan menghargai keputusan mereka. Namun saya juga merasa bertanggung jawab penunjukkan mereka. Rencananya akan mengumumkan pengganti mereka hari ini juga,” ujar Perdana Menteri Abe Shinzo Senin (20/10).

Skandal yang melibatkan kedua Menteri dinilai dapat berdampak pada keputusan kebijakan kunci Perdana Menteri, termasuk melanjutkan kenaikan pajak konsumsi yang terbukti tidak populer.

Setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Abe pada Senin pagi, Obuchi, yang diproyeksikan menjadi calon Perdana Menteri di masa depan, mengakui dirinya gagal mengawasi pembelanjaan yang dilaksanakan organisasi pendukungnya. “Masih ada ada kecurigaan pada laporan keuangan,” ujar Obuchi.

“Tidak ada alasan. Saya menilai tidak dapat melanjutkan tugas yang penuh tanggung jawab sebagai Menteri Perdagangan,” papar Obuchi, yang menambahkan melibatkan ahli untuk mengusut masalah ini, dan mengkesampingkan rencana berhenti dari parlemen.

Obuchi Yuko, anak perempuan dari mantan Perdana Menteri Obuchi Keizo, dan anggota Majelis Rendah masa bakti kelima, dituduh melakukan sejumlah penyalahgunaan.

Menurut laporan dana politik Obuchi, dua organisasi politik pendukungnya menyelenggarakan kunjungan bagi para pemilih ke Teater Meijiza di Tokyo pada tahun 2010 dan 2011, dan membelanjakan sekitar 33.8 juta yen. Pendapatan yang diterima penyelenggara dari acara itu senilai 7.42 juta yen, dan 26.4 juta yen sisanya tidak jelas pertanggung jawabannya.

Selain itu, Obuchi juga menghadapi tuntutan lain terkait pembelanjaan senilai 3.62 juta yen dari dana politiknya untuk kantor konsultan desain dan toko pakaian yang dikelola kerabatnya. Namun Obuchi membela diri, dan dalam konferensi pers menyatakan dirinya sudah membuat garis batas yang jelas antara masalah pribadi dan publik.

Obuchi Yuko, yang menjadi anggota Majelis Rendah dari daerah pemilihan Gunma, , dan menjadi salah satu dari lima wanita yang bergabung dalam Kabinet PM Abe setelah dilakukannya reshufle pada 3 September.

“Saya meminta maaf karena tidak bisa memberikan kontribusi bagi prakarsa kebijakan pemerintah, termasuk pemberdayaan wanita dan peremajaan ekonomi,” kata Obuchi.

Sementara mengenai Matsushima, anggota senior Partai Demokrat (Minshu to/DPJ) telah mengajukan perkaranya ke Kejaksaan Tinggi Tokyo.

Matsushima yang sebelumnya anggota Majelis Rendah mewakili daerah pemilihan nomor 14 Tokyo, membagi-bagikan kipas kertas yang berisi nama dan jabatannya sebagai Menteri Kehakiman, kepada banyak orang di berbagai kesempatan, ungkap Shina Takeshi, Deputi Sekretaris Jenderal DPJ.

Berdasarkan dokumen yang diserahkan Matsushima kepada Parlemen, telah dibuat kipas kertas antara tahun 2012 sampai tahun ini sebanyak 21.980 dengan anggaran pembuatan sebesar 1.74 juta yen.