Abe Upayakan Perluasan Misi Pasukan Bela Diri di Mancanegara

Jumat, 30 May 2014 07:17

(Tokyo) Perdana Menteri Abe Shinzo menjelaskan pemerintahannya mempertimbangkan memperluas cakupan operasi Pasukan Bela Diri di mancanegara, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kontribusi Jepang bagi perdamaian dan stabilitas global, dengan memperlonggar sejumlah pembatasan.

“Kami harus mengkaji bagaimana dapat lebih memperinci kriteria dalam pengambilan keputusan,” ujar Abe dalam sesi sidang Komite Anggaran Majelis Rendah Rabu (28/05), yang mengisyaratkan keinginannya untuk memperluas dukungan logistik Pasukan Bela Diri dalam operasi militer yang dilaksanakan menindaklanjuti resolusi PBB.

Pasukan Bela Diri hanya diperbolehkan ikut terlibat dalam operasi di “daerah non perang,” dan dimasa silam, lebih fokus pada operasi pengisian bahan bakar atau misi pengangkutan guna membantu pasukan yang dipimpin Amerika Serikat seperti di Afganistan dan Irak.

Konstitusi melarang Jepang tidak hanya menggunakan senjata, tapi juga ikut terlibat dalam penggunaan senjata oleh negara lain, ketika Pasukan Bela Diri bergabung dalam oeprasi penjaga perdamaian internasional. Namun definisi untuk keterlibatan itu masih belum jelas.

Abe juga memaparkan kemungkinan untuk melonggarkan peraturan itu. Namun tidak secara jelas menolak Pasukan Bela Diri dapat dikirim ke wilayah perang, yang berarti akan menjadi perubahan kebijakan pertahanan terbesar dalam sejarah Jepang pasca Perang Dunia II.

Lebih lanjut Perdana Menteri menyatakan, dirinya ingin Parlemen melakukan “pembahasan, termasuk mengenai konsep non kombatan ataupun daerah belakang.”

Pernyataan yang disampaikan Abe itu merupakan bagian dari upayanya untuk mendapatkan dukungan bagi reformasi pertahanan, yang juga fokus pada pencabutan pelarangan penerapan hak pertahanan kolektif, atau membantu pertahanan negara sekutunya yang diserang, meski Jepang sendiri tidak mendapat serangan langsung.

Abe juga menekankan perlunya Jepang memperkuat aliansi keamanan dengan Amerika Serikat.

“Saya ingin membentuk sistem pertahanan yang solid untuk membantu meningkatkan kekuatan ancaman, dan menjamin perlindungan bagi rakyat, serta kerjasama lebih lanjut antara Jepang dan Amerika Serikat guna berkontribusi bagi keselamatan Jepang,” ujar Abe.

Pelaksanaan penerapan hal pertahanan kolektif kemungkinan akan direfleksikan dalam revisi panduan kerjasama pertahanan bilateral, ungkap Abe, yang menunjukkan niatnya untuk membahas lebih intens “Apa yang Jepang dan Amerika Serikat dapat kerjakan bersama” berdasarkan kerangkan kerja untuk merancang kebijakan keamanan dari sudut pandang baru.”

Jepang dan Amerika Serikat sudah sepakat untuk memperbaharui panduan itu pada akhir tahun 2014.

Sesi sidang komite anggaran merupakan pembahasan pertama kalinya di parlemen mengenai isu pertahanan kolektif, sejak PM Abe menerima usulan penerapannya dari tim ahli pemerintah pada awal bulan Mei silam.

Menurut Abe, salah satu contoh dari kemungkinan penerapan Pertahanan Kolektif ialah perlindungan Pasukan Bela Diri bagi kapal militer Amerika Serikat yang mengangkut warga Jepang dari negara ketiga, ketika terjadi situasi darurat.

PM Abe menyatakan, berdasarkan penafsiran pemerintah saat ini terhadap konstitusi, kegiatan seperti itu tidak mungkin dilaksanakan.

Dan untuk menerapkan hak pertahanan kolektif, maka Pemerintah perlu merubah penafsirannya.