LDP & NKP Belum Sepakati Penerapan Hak Pertahanan Kolektif

Jumat, 20 Juni 2014 04:26

(Tokyo) Perdana Menteri Abe Shinzo, dan Yamaguchi Natsuo, Ketua Umum Partai Keadilan (Komei to/NKP) memastikan, tidak akan ada persetujuan kabinet untuk penerapan hak pertahanan kolektif sampai selesainya sesi sidang parlemen reguler yang berakhir pekan ini.

“Partai koalisi yang memerintah saat ini sedang membahas isu keamanan, dan kami memastikan akan melanjutkannya bahkan sampai sesi sidang parlemen berakhir, dan sampai saat ini belum ada kesepakatan,” ujar Yamaguchi Natsuo, usai bertemu dengan Abe di kantor Perdana Menteri Kamis (19/06).

Ketua Umum kedua partai yang berkuasa sepakat, bahwa sesudah sesi sidang parlemen, akan melanjutkan pembahasan mengenai penerapan hak pertahanan kolektif, guna memperbolehkan Pasukan Bela Diri mempertahankan negara sekutunya yang mendapat serangan bersenjata.

Yamaguchi mengisyaratkan, perlu waktu lebih lama bagi Partai Keadilan untuk mencapai konsensus, dan menyatakan, “Saya sudah menyampaikan kepada Perdana Menteri adanya opini yang beragam didalam partai.”

Pembahasan antara Partai Liberal Demokrat (Jimin to/LDP), dan Partai Keadilan sudah dimulai sejak bulan Mei silam, yang dilaksanakan atas permintaan Abe, dan telah membahas hipotesis skenario yang akan dipresentasikan pemerintah untuk dibahas.

Partai Keadilan, yang khawatir untuk memperbolehkan Jepang menghapuskan pelarangan penerapan hak pertahanan kolektif, akhir-akhir ini menunjukkan tanda akan memberikan lampu hijau untuk penerapan hak pertahanan kolektif secara terbatas, pasca meningkatnya tekanan yang dilakukan Abe guna mendapat dukungan dari partai mitra koalisinya.