Kurangi Pajak Korporasi, Kabinet Abe Targetkan Kenaikan Harga Saham

Selasa, 17 Juni 2014 07:51

(Tokyo) Pemerintahan Perdana Menteri Abe Shinzo mengungkapkan rancangan kebijakan baru yang diyakini akan bermanfaat bagi investor dan perusahaan, seperti pengurangan pajak korporasi yang tinggi, dengan tujuan mendorong harga saham domestik.

Dalam rancangan kebijakan untuk merevisi strategi pertumbuhan ekonomi, pemerintah berjanji akan melonggarkan peraturan di sektor pertanian, lapangan kerja, dan perawatan kesehatan, yang selama ini selalu dikritik menyebabkan ekonomi Jepang tidak dapat pulih dari deflasi.

Namun masih perlu dilihat apakah berbagai usulan kebijakan dapat dicapai, mengingat kesehatan fiskal yang kritis, dan protes dari sektor kesehatan dan pertanian yang dilindungi oleh peraturan perundangan sejak lama.

Dalam rancangan yang disampaikan dalam Rapat Dewan Daya Saing Industri Senin (16/06), pemerintah menyatakan akan mengurangi pajak korporasi dari 35 persen yang berlaku saat ini, menjadi dibawah 30 persen dalam beberapa tahun, yang dimulai tahun fiskal 2015.

Pengurangan pajak ditujukan untuk meningkatkan investasi dari mancanegara, namun rancangan itu tidak menjelaskan bagaimana menutupi kemungkinan penurunan penerimaan pajak pasca diberlakukannya pengurangan pajak korporasi.

Pemerintahan Abe juga meminta Government Pension I nvestment Fund (GPIF) untuk merevisi portofolio investasinya, yang saat ini didominasi obligasi domestik, dan tampaknya akan mendesak agar membeli lebih banyak aset beresiko, serta ditujukan mendorong para investor asing membeli saham perusahaan Jepang.

GPIF, yang mengelola dana sekitar 129 triliun yen, merupakan salah satu investor kelembagaan terbesar di dunia.

Dengan semakin meningkatnya kekhawatiran terhadap menyusutnya populasi, yang berdampak pada kurangnya pasokan tenaga kerja, pemerintah menyatakan akan memperbolehkan warga asing untuk memasuki sektor lapangan kerja seperti asisten rumah tangga, dan perawatan kesehatan agar Wanita Jepang dapat bekerja di luar rumah.

Usulan reformasi di sektor perawatan kesehatan, termasuk perluasan sistem perawatan kesehatan yang mengkombinasikan layanan yang dijamin dan tidak dijamin berdasarkan permintaan pasien.

Sementara deregulasi sektor lapangan kerja difokuskan pada promosi sistem penggajian berdasarkan prestasi, yang nantinya pekerja spesialis menerima gaji tahunan sebesar 10 juta yen atau lebih akan dibayarkan bukan berdasarkan lamanya jam kerja, tapi berdasarkan prestasi yang bisa mereka capai.

Sementara di sektor pertanian, diusulkan untuk merombak Induk Koperasi Pertanian, yang dikenal sebagai ZA-Jenchu, dan memperlonggar pembatasan kepemilikan perusahaan swasta dalam perusahaan yang bergerak dibisnis pertanian.

Selain itu, untuk mengantisipasi diberlakukannya Kesepakatan Perdagangan Bebas Trans-Pacific Partnership, pemerintah berjanji meningkatkan skala ekspor hasil pertanian Jepang menjadi 5 triliun yen pada tahun fiskal 2030.

Strategi pertumbuhan yang merupakan, anak panah ketiga dalam kebijakan ekonomi Abe, yang disebut “Abenomics”, bersamaan dengan pelonggaran moneter agresif yang dilakukan Bank Sentral, dan belanja fiskal besar-besaran.