Ribuan Warga di Tokyo Tolak Penerapan Hak Pertahanan Kolektif

Rabu, 18 Juni 2014 07:10

(Tokyo) Ribuan warga berkumpul Selasa siang di Taman Hibiya Tokyo dan selanjutnya berjalan menuju kawasan dekat parlemen, memprotes upaya Perdana Menteri Abe Shinzo yang ingin mencabut larangan penerapan hak pertahanan kolektif.

Kimura Miyoko, warga Tokyo berusia 59 tahun yang ikut berunjuk rasa menyatakan, langkah yang diambil Abe tidak sepenuhnya merefleksikan keinginan warga, dan rencananya untuk menggunakan ketetapan kabinet untuk penafsiran ulang konstitusi, bukannya melalui amandemen sebagai langkah yang “bijaksana”, namun dirinya berharap Partai Keadilan, (Komei to/NKP), mitra koalisi Partai Liberal Demokrat (Jimin to/LDP), akan menentang perubahan kebijakan pertahanan.

Sementara seorang wanita peserta unjuk rasa lainnya yang usianya sekitar 20 tahunan menyatakan, penerapan hak pertahanan kolektif sama artinya dengan Jepang akan melibatkan diri dalam perang yang berlangsung di negara lain, dan ia ingin generasi muda perlu memikirkan mengenai masalah ini.

Sedangkan seorang wanita lainnya yang berusia 40 tahunanmenyatakan marah dengan upaya pemerintah, yang hendak menggunakan kewenangan kabinet untuk merubah Jepang menjadi negara yang dapat berperang.

Menurutnya, generasi yang seusia dengan dirinya bertanggung jawab atas masa depan anak-anak mereka, dan juga generasi mendatang.

Panitia memperkirakan ada sekitar 3.000 sampai 5.000 orang yang ikut serta dalam unjuk rasa itu.

Perdana Menteri Abe Shinzo berencana menghapuskan pelarangan penerapan hak pertahanan kolektif yang berlaku saat ini, dengan target memuluskan jalan untuk pembuatan revisi panduan kerjasama pertahanan Jepang-Amerika Serikat, namun masih belum ada kesepakatan antara LDP dan NKP mengenai rencana pencabutan larangan itu.