Partai Demokrat Pilih Ketua Umum Selasa Pekan Ini

Senin, 24 Desember 2012 00:30

(TOKYO-Jepang) Menyusul kekalahannya dalam pemilihan Majelis Rendah, Partai Demokrat (Minshu-To/DPJ) rencananya akan melaksanakan pemilihan ketua umum pada Selasa (25/12) mendatang. Hal ini diungkapkan anggota parlemen DPJ pada Jumat pekan silam.

Awalnya, partai pemenang Pemilu periode sebelumnya, ini akan melaksanakan pemilihan ketua umum Sabtu kemarin, namun mendapat penolakan dari beberapa anggotanya di parlemen. Pasalnya, memilih ketua umum hanya dalam rentang waktu seminggu setelah pemilihan Majelis Rendah dinilai terlalu prematur.

Di sisi lain, saat ini DPJ juga sedang berjuang memenangkan pemilihan Majelis Tinggi pada musim panas tahun depan. DPJ harus menargetkan meraih kursi mayoritas dari 242 kursi di Majelis Tinggi.

Pemilihan ketua umum DPJ akan dilakukan melalui pemungutan suara 145 anggota Majelis Rendah dan Majelis Tinggi.

Beberapa nama calon kandidat telah diumumkan yakni Deputi Perdana Menteri Katsuya Okada, Menteri Transportasi Sumio Mabuchi dan Menteri Kesehatan Akira Nagatsuma.

Okada, salah satu kandidat menyatakan dirinya siap untuk bersaing dalam pemilihan ini.

"Seseorang yang layak seharusnya siap dan bersedia menjadi ketua umum partai," ujarnya.

Beberapa anggota Partai Demokrat, juga mengharapkan Penasehat Khusus Perdana Menteri Goshi Hosono dan Menteri Luar Negeri Seiji Maehara dapat menjadi kandidat ketua umum DPJ, namun baik Hosono maupun Maehara telah menyatakan kepada orang terdekatnya, mereka tidak berniat mencalonkan diri.

Pada Minggu silam, partai yang mengalami penurunan kursi dari 230 kursi menjadi 57 dari keseluruhan 480 kursi Majelis Rendah ini, mendapat kritik keras dari masyarakat karena kegagalannya dalam mewujudkan janji semasa kampanye dan harapan perubahan situasi politik.

Merespon hal ini, pada Minggu malam, PM Yoshihiko Noda menyatakan dirinya sebagai pimpinan partai akan ikut menanggung kegagalannya dalam pemilihan itu.

Salah satu syarat mencalonkan diri sebagai ketua umum DPJ adalah harus mendapatkan rekomendasi sekurang--kurangnya 20 anggota parlemen.