Oposisi Tuntut PM Abe Mundur Jika Tunda Kenaikan Pajak

Senin, 30 May 2016 15:26

(Tokyo) Partai oposisi menghimbau Perdana Menteri Abe Shinzo untuk mengundurkan diri jika tidak dapat memenuhi janjinya mengimplementasikan kenaikan pajak konsumsi sebesar 2 persen poin sesuai jadwal yang direncanakan pada bulan April 2017.

Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Fukuyama Tetsuro dalam program talkshow di stasiun televisi NHK Minggu (29/05) menyatakan, Abe dan kabinetnya harus mengundurkan diri jika tidak dapat memenuhi janjinya dan menunda kenaikan pajak sampai bulan Oktober 2019. Pernyataan ini mendapat dukungan dari Partai Komunis (Kyosan to) dan Partai Sosial Demokrat (Shamin to).

Sementara pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Partai Liberal Demokrat (Jimin to) Tanahashi Yasufumi meminta pengertian publik mengenai kemungkinan penundaan kenaikan pajak.

Sedangkan Saito Tetsuo, pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Komei to, yang berkoalisi dengan Partai Liberal Demokrat menyatakan sama sekali belum mendengar tentang rencana penundaan, dan akan memberikan tanggapan setelah berdiskusi dengan pihak Jimin to.

Satu hari sebelumnya, pada hari Sabtu (28/05) PM Abe mengutarakan kemungkinan penundaan kenaikan pajak dalam kesempatan diskusi dengan Menteri Keuangan Aso Taro, Sekretaris Kabinet Suga Yoshihide dan Sekretaris Jenderal Jimin to Tanigaki Sadakazu.

Dalam rapat Jimin to yang berlangsung pada hari Minggu di Prefektur Toyama, Aso menjelaskan kepada hadirin bahwa Abe perlu membubarkan Majelis Rendah dan dilanjutkan dengan pemilihan jika ingin melakukan penundaan kenaikan pajak.

Aso dan Tanigaki meminta jika kenaikan pajak ditunda maka pemilihan Majelis Rendah dilangsungkan bersamaan dengan pemilihan Majelis Tinggi pada bulan Juli, namun dalam kesempatan itu Abe tidak memberikan jawaban yang jelas apakah dirinya mendukung ide itu.

Rencana menunda kenaikan pajak ditenggarai akibat kondisi perekonomian domestik yang sedang mengalami kelesuan pertumbuhan akibat konsumsi individu yang melemah dan perlambatan di negara ekonomi berkembang, khususnya Cina. Selain itu, belanja konsumen domestik juga anjlok pasca kenaikan pajak pada bulan April 2014.

PM Abe sendiri pada saat penutupan Konferensi Tingkat Tinggi G-7 di Ise-Shima hari Jumat pekan silam menyatakan dirinya akan membuat keputusan mengenai kenaikan pajak sebelum pemilihan Majelis Tinggi, dan memberikan penekanan pada resiko ekonomi global saat ini.

Jika jadi ditunda, maka ini akan menjadi yang kedua kali PM Abe memutuskan untuk melakukan penundaan kenaikan pajak, setelah menaikannya sebesar 3 persen menjadi 8 persen pada bulan April 2014, dan kenaikan pajak kedua menjadi 10 persen awalnya dijadwalkan pada bulan Oktober 2015, namun Abe mengumumkan penundaannya pada bulan November 2014.

Usai penundaan pertama, Abe berulangkali menyatakan akan melanjutkan kenaikan pajak pada bulan April 2017, namun akan kembali menundanya jika terjadi guncangan ekonomi global atau bencana yang setara dengan gempa dan tsunami di Fukushima pada bulan Maret 2011.