PM Abe Targetkan Capai Reformasi Fiskal di Tahun 2015

Selasa, 23 Desember 2014 08:47

(Tokyo) Perdana Menteri Abe Shinzo menyatakan pemerintahnya akan melakukan berbagai upaya untuk secara bertahap mencapai target rehabilitasi fiskal pada tahun 2015, dan juga berjanji merampingkan belanja pemerintah tanpa terkecuali.

Pernyataan PM Abe yang disampaikan Senin (22/12) saat rapat Dewan Kebijakan Ekonomi dan Fiskal, yang dalam kesempatan itu dari pihak pemerintah mempresentasikan rancangan dasar anggaran tahunan untuk tahun fiskal 2015.

Dalam rancangan itu, pemerintah menyatakan berupaya menjaga penerbitan surat hutang pada tahun fiskal 2015 lebih sedikit dibanding tahun fiskal 2014, dan melakukan peninjauan pengeluaran termasuk program jaminan sosial yang terus menggelembung akibat terus meningkatnya jumlah warga lanjut usia.

Tokyo telah berjanji untuk mengurangi rasio defisit neraca primer produk domestik bruto tahun fiskal 2015 dibanding level tahun fiskal 2010, dan merubah neraca menjadi surplus pada tahun fiskal 2020.

Bila terjadi defisit dalam neraca berarti negara itu tidak dapat membiayai belanja pemerintahnya diluar biaya jasa hutang tanpa menerbitkan obligasi baru. Perbaikan neraca dipandang sebagai langkah kritis pertama menuju konsolidasi fiskal.

Rancangan dasar ini dijadwalkan akan mendapat persetujuan Kabinet pada Sabtu pekan ini dan akan direfleksikan pada anggaran tahun fiskal 2015 yang akan disusun mulai bulan Januari 2015.

Pemerintah berjanji dalam rancangan dasar akan mengimplementasikan secara absolut kenaikan pajak konsumsi menjadi 10 persen pada tahun fiskal 2017, yang ditunda sekitar 18 bulan akibat perlambatan ekonomi pasca kenaikan pajak konsumsi dari 5 persen menjadi 8 persen pada 1 April silam.

Pemerintah juga berkomitmen untuk memetakan strategi kongkrit pada musim panas tahun depan guna mencapai target reformasi fiskal pada tahun fiskal 2020.

Kesehatan fiskal Jepang saat ini merupakan yang terburuk diantara negara industri maju, dengan hutang pemerintah lebih dari 200 persen Produk Domestik Bruto.

Dalam perkembangan lainnya, pemerintah dan koalisi yang berkuasa memutuskan untuk mengurangi pembebasan pajak bagi saham deviden yang diterima perusahaan, sebagai upaya untuk mendanai pemotongan pajak penerimaan korporasi yang direncanakan dimulai pada tahun fiskal 2015.

Pemerintah juga sepakat untuk memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang baru dibentuk, sebagai upaya memberikan dukungan usaha ventura dan bisnis yang direstrukturisasi serta mengundang perusahaan asing untuk berinvestasi di Jepang.