Masalah Cina Jadi Fokus Kebijakan Luar Negeri Abe

Jumat, 04 Januari 2013 00:09

(TOKYO) Perdana Menteri Abe Shinzo berupaya meningkatkan kerjasama keamanan dengan sejumlah negara strategis di Asia Timur, termasuk Indonesia, sebagai tambahan atas aliansi militernya dengan Amerika Serikat, guna mengantisipasi perluasan pengaruh Cina.

Pada Jumat pekan silam, dua hari setelah dilantik menjadi Perdana Menteri Jepang, Abe berbicara melalui telepon dengan kepala pemerintahan Indonesia, Rusia, India, Australia, Vietnam, yang menurut pejabat di kantor Perdana Menteri ditujukan sebagai peringatan kepada Cina agar lebih berhati-hati.

Abe meyakini, melalui penguatan hubungan dengan negara-negara berpengaruh di kawasan Asia Timur yang mengelilingi negeri tirai bambu dan juga mempererat aliansi militer dengan Amerika Serikat, akan membantu mendorong Cina untuk memperbaiki hubungan dengan Jepang.

Cina, yang dalam lima tahun terakhir terus meningkatkan kemampuan militernya, dan berupaya memperluas pengaruhnya di perairan Asia Timur, semakin intensif berkonflik dengan Jepang, pasca nasionalisasi Kepulauan Senkaku oleh pemerintahan Perdana Menteri Noda Yoshihiko pada pertengahan tahun 2012 silam.

"Aliansi dengan Amerika Serikat merupakan pilar utama kebijakan luar negeri Jepang," ujar Abe dalam wawancara dengan salah satu surat kabar utama di Jepang Jumat pekan silam.

"Kami juga akan meningkatkan kerjasama keamanan untuk mengembangkan kemitraan trilateral antara Jepang, India dan Amerika Serikat, serta antara Jepang, Australia dan Amerika Serikat, yang diharapkan bisa berkontribusi pada stabilitas regional. Sebagai tambahan, kami juga sudah mendapat janji kerjasama de fakto dari Indonesia," ungkap Abe. "Memperbaharui perimbangan kekuatan di kawasan merupakan hal penting."

Lebih lanjut Abe mengungkapkan konsep utama nilai diplomasi dalam pemerintahannya ialah memprioritaskan pengembangan hubungan dengan negara yang memiliki kesamaan pandangan dan nilai dasar mengenai demokrasi dan ekonomi pasar.

"Kebebasan, demokrasi dan hak asasi manusia yang fundamental. Kami akan memperat hubungan dengan negara yang berpegang pada nilai itu. Tidak ada perubahan filosofi," ucap Abe.

Selain itu, untuk menghadapi semakin besarnya kekuatan militer Cina, Abe juga akan memperkuat kapabilitas pertahanan Jepang. Untuk itu, PM Jepang ini telah memerintahkan Menteri Pertahanan Onodera Itsunori untuk meninjau ulang kebijakan pertahanan yang dibuat pada masa pemerintahan sebelumnya, termasuk ringkasan tentang Program Pertahanan Nasional.

Onodera juga diinstruksikan untuk meninjau ulang panduan kerjasama pertahanan Jepang-AS, yang menetapkan bentuk kerjasama Pasukan Bela Diri Jepang dengan Pasukan AS, kemungkinan difokuskan pada cara menghadapi Cina.

Merujuk pada langkah yang diambil Abe dalam bidang pertahanan, diperkirakan ada kenaikan anggaran pertahanan pada tahun fiskal 2013, yang merupakan pertama kalinya dalam 11 tahun terakhir.

PM Jepang saat ini tampaknya berniat mengimplementasikan kebijakan diplomasi dan keamanan dibawah prakarsa Kantor Perdana Menteri, karenanya ia mengelilingi dirinya dengan sejumlah staf khusus, tidak hanya anggota parlemen tapi juga para pejabat pemerintah dan ahli.

Abe menunjuk sekutu dekatnya Suga Yoshihide, menjabat posisi Menteri yang menangani penguatan keamanan nasional.

Sementara Yachi Shotaro, Profesor Universitas Waseda, menjabat posisi penasehat Sekretariat Kabinet. Pada saat Abe menjabat Perdana Menteri pertama kali, Yachi ditunjuk menjabat posisi Wakil Menteri Luar Negeri.

Abe juga menunjuk Kanehara Nobukatsu, mantan Direktur Divisi Koordinasi Kebijakan, Biro Kebijakan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri, sebagai asisten deputi Sekretaris Kabinet. Dalam pemerintahan Abe sebelumnya, Kanehara ikut terlibat mematangkan konsep "Arc of Freedom and prosperity" yang merupakan strategi diplomasi pemerintah Jepang mendukung pengembangan ekonomi dan perpindahan ke pemerintahan demokratis bagi negara-negara di kawasan Eropa Timur dan Asia Tenggara. (AR)